INDONESIA.
1.340 suku bangsa,
17.504 pulau,
546 bahasa.
INDONESIA.
Negeri
indah tempat berpijak, negeri indah akan segala kekayaan didalamnya.
Damai,
tentram, aman, sejahtera, sentosa, adil, dan makmur. Itulah janji yang sering terucap
oleh seluruh elemen pemimpin negeri Ibu Pertiwi dimanapun berada.
Tetapi..
Apakah itu semua sudah teratasi?
Apakah itu semua sudah dirasakan oleh
seluruh masyarakat Indonesia?
Jawabannya?
Beraneka ragam. Ada yang sudah merasa
sangat menikmati segala janji, ada yang hanya merasakan sebagian, merasakan salah
satunya, dan tidak sedikit pula yang belum sama sekali merasakan janji- janji
yang terkesan sangat meyakinkan yang sering kali terucap melalui bibir para
pemimpin Ibu Pertiwi.
Tahun 2019, tepatnya pada 17 April 2019,
akan menjadi hari paling bersejarah ke- 8 bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Mengapa tidak? pemilihan pemimpin nomor satu di Indonesia akan kembali digelar
2 bulan lagi. Masa depan Negeri Ibu Pertiwi akan kembali dipertaruhkan. Entah
menjadi lebih baik, lebih buruk, atau begitu-begitu saja.
Perubahan zaman yang serba cepat dan
canggih membuat segala bentuk issue
informasi sangat mudah tersebar dan diketahui oleh khalayak masyarakat. Terlebih
issue yang sedang menjadi tranding topik masyarakat Indonesia.
Maraknya sumber informasi yang disampaikan, membuat peluang untuk
“jemari-jemari jahil” tak bertanggung jawab melakukan aksinya untuk membuat
berita palsu atau hoax. Tujuannya
hanya satu. Agar issue tersebut
semakin memanas.
Saat ini masyarakat sedang terombang-ambing
dengan kedua calon kandidat presiden yang hanya berjarak 2 bulan lagi. Sedikit
saja terdengar atau membaca “perulahan” yang dilakukan oleh calon kandidat
presiden, masyarakat akan langsung percaya. Tidak mempedulikan apakah yang di
dengar atau dibaca adalah informasi hoax
atau benar-benar fakta. Hal tersebut menyebabkan permusuhan antar masyarakat
pendukung, baik dalam bentuk komentar negatif, sampai sumpah menyumpahi.
Salah satu contohnya adalah kasus yang
menimpa calon presiden nomor urut 2 mengenai “Tampang Boyolali.” Kasus tersebut
sangat jelas begitu memancing amarah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat
Boyolali itu sendiri. Niat awal hanya ingin bersenda gurau, tiba-tiba bagai
kilat, menjadi amarah masyarakat yang tak terkendali. Setelah ditelusuri
bagaimana fakta sebenarnya, calon presiden nomor urut 2 ini tidak bermaksud
untuk menjelekkan nama baik masyarakat Boyolali.
Selain tampang Boyolali, kasus lainnya
adalah mengenai “politik genderuwo” yang dilontarkan oleh calon presiden nomor
urut 1. Setelah ditelusuri fakta berdasarkan sumber terpercaya, maksud dari
politik genderuwo tersebut adalah “jangan jadikan politik sebagai wadah yang
menakutkan, dan membuat keresahan.” Hal tersebut seperti diumpakan layaknya
genderuwo yang membuat ketakutan, dan keresahan.
Pemilihan sumber dimana mendapatkan
informasi harus lebih diperhatikan kembali. Mempercayai sumber yang belum
dipastikan keakuratannya, ketidak harmonisan masyarakat terus menerus terjadi
dan ditakutkan akan semakin parah. Jika hal tersebut terus terjadi, apakah
masyarakat sejahtera dan makmur akan terpenuhi?.
Selain memperhatikan sumber berita yang
diketahui, masyarakat Indonesia saat ini
sudah sangat diwajibkan untuk melek
akan hal pemerintahan, khususnya, masyarakat harus selalu memerhatikan
bagaimana kinerja pemerintahan dan bagaimana hasilnya.
Seperti yang sudah diketahui, bahwa pada
era pemerintahan 4 tahun masa jabatan Joko
Widodo-Jusuf Kala, banyak sekali infrastruktur pembangunan nasional yang
dibangun, seperti, jalan tol. Ruas jalan tol yang dibangun sudah mencapai
panjang 782 Km. Predisen Joko Widodo menyampaikan bahwa selama 40 tahun NKRI, Indonesia
hanya mampu membangun ruas jalan tol sepanjang 780 Km, sedangkan pada era
pemerintahannya selama 4 tahun, sudah membangun kurang lebih 782 Km. Hal
tersebut terjadi karena saat ini Indonesia sudah menguasai lapangannya.
Keberhasilan dan banyaknya pembangunan yang
begitu besar, membuat masyarakat bertanya-tanya darimana asal muasal sumber
uang untuk pembangunan segala jenis infrastruktur di Indonesia.
Sri Mulyani, Mentri Keuangan RI
menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur memang tujuan utama masa
pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, anggaran yang digunakan untuk setiap pembangunan
seperti pelabuhan, bandara, jalan jalur kereta, jalan tol, waduk, irigasi,
hingga pembangkit listrik, sumber biaya maupun investor harus dikelompokkan, agar
nantinya selama proses pembangunan berlangsung tidak terjadi kerusuhan serta
kepanikan anggaran biaya.
Indonesia harus tetap satu. Apapun situasi
dan kondisinya. Indonesia harus selalu sejahtera, bagaimanapun keadaannya.
Jadilah masyarakat yang selalu bahu membahu menyampaikan informasi dengan
sumber terpercaya, agar perselisihan masyarakat tidak akan terjadi kembali. Dan jadilah masyarakat yang
mempercayai apapun keputusan pemimpin. Terlebih, keputusan Presiden. Selama
keputusan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama,
hormati dan hargailah segala apa yang dilakukan oleh pemimpin negeri ini.
Comments
Post a Comment